Seiring waktu, usaha bisa tumbuh atau bahkan terhenti. Salah satu cara umum untuk mengembangkan usaha adalah dengan mendirikan perusahaan, baik sebagai perusahaan perorangan maupun badan usaha. Dengan memiliki badan usaha, akses untuk pengembangan bisnis menjadi lebih mudah, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan bisa lebih hemat dalam hal perpajakan.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD): CV diatur dalam KUHD, khususnya pada pasal 19 hingga pasal 21. KUHD memberikan pengaturan umum tentang persekutuan, termasuk persekutuan firma dan CV.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer): Beberapa ketentuan dalam KUHPer juga relevan, terutama yang mengatur tentang perjanjian dan hubungan hukum antara para sekutu dalam persekutuan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja): UU ini memperkenalkan sejumlah perubahan dalam regulasi usaha, termasuk dalam pendirian dan operasional CV.

4. Peraturan Pemerintah: PP yang terkait dengan UU Cipta Kerja juga memberikan pedoman tambahan mengenai pendirian dan operasional CV.

5. Peraturan Daerah: Terkadang, peraturan daerah dapat memberikan ketentuan tambahan terkait pendaftaran dan operasional CV di wilayah tertentu.