Dasar hukum yang mengatur tentang PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) di Indonesia meliputi beberapa peraturan dan undang-undang yang berfokus pada keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang relevan:

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang ini mengatur tentang segala aspek pangan di Indonesia, termasuk produksi, distribusi, dan pengawasan pangan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya keamanan pangan untuk melindungi kesehatan konsumen.

2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

Peraturan ini merupakan turunan dari UU No. 18 Tahun 2012 yang lebih spesifik mengatur tentang keamanan pangan, termasuk proses pengawasan dan sertifikasi pangan.

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 23/MENKES/PER/IX/1978 tentang Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan ini secara spesifik mengatur tentang syarat-syarat produksi pangan industri rumah tangga, termasuk persyaratan higiene dan sanitasi, serta prosedur untuk mendapatkan sertifikat PIRT.

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan

Peraturan ini mengatur tentang penggunaan bahan tambahan pangan yang aman, yang juga relevan untuk industri rumah tangga dalam proses produksinya.

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan ini memberikan pedoman rinci mengenai prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat PIRT dari BPOM, termasuk proses pemeriksaan dan pengawasan.

6. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota

Selain peraturan nasional, beberapa daerah memiliki peraturan tersendiri yang mengatur tentang PIRT. Peraturan daerah ini biasanya mengatur detail operasional dan prosedur pengajuan sertifikat PIRT di wilayah tersebut.

7. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga

Keputusan ini berisi pedoman teknis mengenai penerapan cara produksi pangan yang baik (Good Manufacturing Practices – GMP) untuk industri rumah tangga, yang merupakan bagian dari persyaratan untuk mendapatkan PIRT.

Dengan dasar hukum yang kuat ini, PIRT memastikan bahwa produk pangan industri rumah tangga diproduksi dengan cara yang aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mematuhi peraturan ini juga membantu dalam melindungi kesehatan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal.